Wiranto Bukan Penumpang Gelap

Jakarta, Media Centre – Mantan Panglima ABRI Jendral TNI (Purn) Wiranto, yang kini Ketua Umum DPP Partai Hanura ternyata bukan penumpang gelap sebagaimana yang disebutkan Ketua Umum Golkar Jusuf Kalla. Hasil penelusuran dokumen Institute for Democracy of Indonesia, Kamis (23/10), Wiranto sebelum mendirikan Partai Hanura adalah kader Golkar yang kemudian mengundurkan diri melalui surat resmi yang diterima Jusuf Kalla.
Sejumlah media cetak edisi 23 Desember 2006 mengutip pernyataan Jusuf Kalla yang menyebutkan Wiranto secara resmi keluar dari Golkar. Koran Kompas (23/12/06) menyebutkan surat permintaan berhenti dari Partai Golkar disampaikan Wiranto kepada Jusuf Kalla, dan telah disetujui pada Jum’at (22/12) pagi. “Pak Wiranto mengajukan surat permintaan berhenti dari Partai Golkar. Pak Wiranto adalah calon presiden yang diusung Partai Golkar dalam pemilihan umum 2004. Permintaan berhenti disetujui karena tidak mungkin berada di dua partai politik,” ujar Jusuf Kalla dalam jumpa pers seusai sholat Jum’at (22/12/06) di Istana Wapres.
Indo Pos edisi 23 Desember 2006 mengutip pernyataan Jusuf Kalla yang menyatakan bahwa surat pengunduran diri Wiranto dari Partai Golkar sudah diterima sejak Kamis (21/12/06), saat Partai Hanura dideklarasikan. Sebelum mengundurkan diri, status Wiranto adalah sebagai salah seorang penasehat Partai Golkar. Pada terbitan hari yang sama sejumlah Koran seperti Koran Tempo, Media Indonesia, dan Republika selain membahas pengunduran diri Wiranto dari Partai Golkar juga mengutip Jusuf Kalla yang mengucapkan selamat datang kepada Wiranto dalam dunia politik.
Sejumlah dokumen pemberitaan media cetak tersebut membuktikan bahwa Wiranto bukanlah penumpang gelap di Partai Golkar sebagaimana disebutkan Jusuf Kalla. Juru bicara DPP Partai HANURA R. Yogi Soehandoyo menilai pernyataan Ketua DPP Partai Golkar Yusuf Kalla sebagai suatu kelalaian – lupa, sehingga keluar pernyataan ‘asbun’ asal bunyi. “Sebagai pemimpin partai yang terbesar, seharusnya beliau memberikan keteladanan sebagai pemimpin yang bermartabat dan bersahabat,” ujarnya.
Sebagaimana ditulis sejumlah media cetak, Ketua Umum DPP Partai Golkar Jusuf Kalla tidak ingin Golkar disusupi oleh penumpang gelap, seperti pengalaman tahun 2004 di Konvensi Partai Golkar. “Kita tidak akan pilih lagi ‘penumpang gelap’ seperti dulu,” kata Jusuf Kalla, usai memotong tumpeng di kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Senin (20/10/08).
Sebelumnya pada Rapimnas IV Jusuf Kalla juga menyitir yang dimaksudkan penumpang gelap adalah Wiranto. Pada Pilpres 2004 Wiranto menjadi calon dari Partai Golkar setelah memenangi konvensi. “Wiranto belum apa-apa sudah keluar, melawan kita (dirikan Hanura), tanpa (bicara) apa-apa. Kalau Prabowo masih sopan, sampaikan surat. Kalau kader asli tidak begitu,” kata Jusuf Kalla saat itu.
Dengan pernyataan yang tendensius itu, Soehandoyo justru bertanya siapa yang menjadi penumpang gelap dan membelot? Pasalnya ketika konvensi Golkar telah memilih pasangan Wiranto dan Solahudin Wahid sebagai pasangan Capres-Wapres, malah beliau (Jusuf Kalla) menjadi Cawapres-nya SBY. “Seperti kacang lupa kulitnya,” ujar Soehandoyo.* (AJ, AS)

Wiranto Peringkat Ketiga Capres 2009

Jakarta, Media Centre – Hasil survei tarakhir yang dilakukan Lembaga Survei Indonesia (LSI) menempatkan Ketua Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), H. Wiranto, SH di urutan ketiga setelah Susilo Bambang Yudhoyono dan Megawati Soekarnoputri. Survei diadakan pada 8-20 September 2008 terhadap 1.239 responden WNI yang berumur 17 tahun ke atas yang memiliki hak pilih dalam pemilu. Hal tersebut disampaikan oleh Direktur LSI Syaiful Mujani di Jakarta, Minggu (19/10).
Hasil survei menyebutkan SBY memperoleh 32 persen pilihan responden, Megawati 24 persen, Wiranto 6 persen, Prabowo 5 persen dan Sri Sultan HB X 4 persen. Survei dilakukan dari total 28 nama yang disodorkan dalam pertanyaan semi terbuka terhadap responden.
Wiranto yang belum menyatakan secara resmi sebagai calon presiden dalam pemilu 2009 mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mensejajarkan dirinya dengan calon presiden yang lain. Bahkan, dalam sejumlah pooling menempatkan Wiranto pada posisi yang cukup terhormat dan diperhitungkan.
Dalam beberapa kesempatan, Wiranto mengaku ingin membesarkan Partai Hanura terlebih dahulu dan merasa optimis partainya dapat mencapai peringkat lima besar dalam perolehan suara pemilu 2009. Hal tersebut didasarkan pada berbagai survei dan kemajuan faktual di lapangan yang menunjukkan Hanura menekankan pada aksi, bukan sekadar berjanji. Menurut Wiranto, Partai Hanura tidak akan berjanji apa-apa tetapi akan terus berbakti dan aksi sehingga masyarakat tahu Hanura benar-benar memahami hati nurani rakyat.* (AJ)

Wiranto Mengantar dan Mengawal Proses Reformasi

Jakarta, Media Centre – Mantan Panglima ABRI Jendral TNI (Purn) Wiranto, yang kini Ketua Umum Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) adalah salah seorang tokoh yang ikut berperan dalam mengantar dan mengawal proses reformasi di Indonesia. Hal tersebut disampaikan juru bicara Partai Hanura R. Yogi Soehandoyo, Jum’at (17/10), menanggapi adanya rencana Panitia Khusus (Pansus) Penghilangan Paksa Sejumlah Aktivis 1998 DPR-RI, yang akan memanggil sejumlah pihak untuk mengungkap kasus tersebut.
Menurut Ketua Pansus Orang Hilang Effendi Simbolon, pihaknya sedang menyiapkan jadwal untuk menghadirkan nama pihak yang patut diduga terkait dengan 13 korban yang tidak kembali. “Sesuai laporan Komnas HAM menyebut nama Wiranto dan Prabowo,” kata Effendi Simbolong dalam diskusi politik: “Tinjauan Geopolitik Nasional Dikaitkan Situasi Ekonomi Indonesia” di Gedung DPR-RI, Jakarta, Jum’at (17/10).
Effendi Simbolon membatah pembentukan Pansus ini bertendensi politik terkait Pemilu 2009. Dia juga menepis Pansus ini akan menjadi alat untuk melakukan balas dendam. Namun, menurut Soehandoyo, rencana pemanggilan oleh Pansus ini tercium berbau politik terkait dengan Pemilu 2009. Apalagi yang akan dipanggil adalah tokoh yang memiliki potensi besar untuk memenangkan Pemilihan Presiden 2009.
Soehandoyo menambahkan, Jendral TNI (Purn) Wiranto tidak ada sangkutpautnya dalam keterlibatannya dengan penghilangan 13 aktivis demokrasi tahun 1998, pernyataan itu bernuansa ‘black campagne’. “Jenderal Wiranto adalah tokoh yang telah teruji dan telah lolos menjadi calon presiden dalam Pemilu 2004,” kata Soehandoyo.* (AJ, AS)

HANURA Inginkan Calon Berkualitas

Jakarta, Media Centre – Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) menginginkan calon legislatif (caleg) yang didaftarkan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) benar-benar berkualitas dan tidak bermasalah. Hal tersebut disampaikan Ketua DPP Partai Hanura, Fuad Bawazier dalam perbincangan di salah satu stasiun televisi, Rabu (15/10) pagi.
Menurut Fuad Bawazier, Partai Hanura sangat berterima kasih kepada masyarakat yang memberikan masukan dan koreksi terhadap kemungkinan adanya pelanggaran yang dilakukan caleg dari Partai Hanura. “Kami sangat berterima kasih atas masukan dari masyarakat karena hal tersebut akan membantu kami untuk menghasilkan caleg yang berkualitas dan tidak bermasalah,” kata Fuad Bawazier.
Hal tersebut disampaikan dalam rangka menanggapi adanya laporan dari Jaringan Pendidikan Pemilih Untuk Rakyat (JPPR) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Berdasarkan laporan tersebut terdapat 44 caleg dalam Daftar Calon Sementera (DCS) yang diindikasikan bermasalah. Menurut Wirdyaningsih dari Bawaslu, caleg bermasalah tersebut antara lain terkait dengan ijazah palsu, pernah melakukan korupsi atau sedang dalam perkara pidana, tersangkut masalah narkoba dan masalah pelecehan seksual, masih menjadi PNS dan terdaftar sebagai caleg ganda di dua partai atau lebih.
Partai yang diduga memiliki caleg bermasalah antara lain PDS, PPP, PPI, PRN, PAN, PDP, Partai Demokrat, PDIP, Golkar, PNI Marhaenis dan Hanura. Caleg dari Partai Hanura yang diduga bermasalah ada 6 orang, mereka antara lain terkait dengan ijazah palsu, masih PNS, pencalonan ganda dan tersangkut korupsi anggaran APBD.
Menanggapi adanya caleg bermasalah tersebut, Fuad Bawazier mengaku Partai Hanura telah melakukan seleksi yang ketat terhadap caleg. “Partai Hanura adalah partai baru sehingga tidak semua masalah yang dihadapi para calegnya dapat terungkap semuanya. Namun, kalau dari 640 calegnya ada 6 caleg yang diduga bermasalah hal itu persentasenya tidak terlalu besar,” kata Fuad Bawazier.
Para caleg Partai Hanura yang diduga bermasalah tersebut setelah dipanggil oleh Pengurus DPP Hanura akan terungkap duduk permasalahan yang sebenarnya. Menurut Fuad Bawazier, dua caleg Hanura yang diduga masih PNS ternyata mereka telah mengajukan pengunduran diri sebagai PNS dan hal itu dibuktikan dengan tanda terima pengajuan pengunduran dirinya. Sedangkan caleg yang diduga berijazah palsu ternyata yang bersangkutan pernah kehilangan dokumen termasuk ijazah aslinya namun dia memiliki surat keterangan yang dapat dijadikan sebagai pengganti ijazah yang hilang tersebut.
Menurut Fuad Bawazier, Partai Hanura akan memberikan jawaban klarifikasi kepada KPU dilengkapi dokumen yang mendukungnya. “Setelah itu pihak KPU dipersilahkan memberikan keputusan,” kata Fuad Bawazier.* (AJ)

Loyal Voters dan Door to Door

Jakarta, Media Centre – Jajaran pengurus Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) merasa yakin dapat meraih sedikitnya 15 persen suara atau berada pada peringkat lima dalam pemilu 2009. Untuk meraih target perolehan suara yang cukup besar bagi partai baru yang belum genap berumur dua tahun memang bukan pekerjaan mudah. Namun, karena Partai Hanura membidik loyal voters, yang memilih Jendral TNI (Purn) Wiranto dalam pilpres 2004 lalu, maka perolehan 15 persen suara bukan tidak mungkin dapat terwujud. Hal tersebut disampaikan Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Hanura, Fachrur Razi, di Jakarta, beberapa waktu lalu.
Selain membidik loyal voters, Partai Hanura juga mengandalkan struktur partai sebagai mesin kampanye raksasa. Menurut Fachrur Razi, pada bulan Nopember 2008 DPP Partai Hanura akan mengirim 650 juru kampanye ke daerah-daerah untuk membuat pelatihan secara bertingkat hingga ke bawah. “Partai Hanura mengandalkan kampanye door to door,” kata Fachrus Razi.
Partai Hanura menyusun struktur kepengurusan partai sampai ke tingkat bawah agar strategi kampanye door to door atau dari pintu ke pintu dapat berjalan efektif. Ujung tombak strategi kampanye ini berada di tingkat rukun tetangga (RT), yang diberi nama Kelompok Penggerak Anggota. Mereka inilah yang bertugas menggalang dukungan arus bawah. Menurut Sekjen Partai Hanura, Yus Usman Sumanegara, Partai Hanura sudah mempunyai pengurus partai di 33 provinsi, 472 kabupaten dan kota, serta 420 kecamatan. Partai Hanura juga akan segera merampungkan pembentukan hingga di tingkat RT.
Selain itu, Partai Hanura juga mendapat dukungan dari organisasi sayap yang berperan membesarkan dan menunjang partai, seperti Perempuan Hanura, Perempuan Hanura, Gerakan Muda Hanura, Perkumpulan Artis Hanura, Tim Advokat Indonesia, Balai Hanura dan lain-lain. Mereka bergerak sesuai dengan kemampuan masing-masing untuk membantu mengatasi masalah yang dihadapi masyarakat.* (AJ)

KAMI TAK INGIN DIPIMPIN OLEH KORUPTOR

Isu anti-korupsi bukan hanya marak di aras nasional. Di kota kecil macam Prabumulih kesadaran masyarakat pada gerakan anti-korupsi juga bertumbuh. Salah satu organisasi yang terbilang serius menyerukan gerakan anti-korupsi adalah Lembaga Masyarakat Adat (LMA).

Lembaga ini bertumbuh di dusun Prabumulih dan beberapa dusun lain yang menjadi cikal bakal kota nanas ini. Salah satu buah perjuangan LMA adalaha keberhasilan menggiring terlaksananya proses hukum atas dugaan korupsi di proyek pembangunan gedung perkantoran di desa Sindur kecamatan Cambai dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD).
Pembangunan Perkantoran di desa Sindur kecamatan Cambai menyeret Sulaiman Kobil dan Drs. Rahman Djalili, MM sebagai terdakwa.

Selain kasus Korupsi Pembangunan Perkantoran di Cambai ada bebrapa kasus dugaan korupsi lainnya termasuk juga dugaan korupsi pembelian MOBNAS yang sekarang dalam proses peradilan, LMA mempunyai bukti kuat bahwa yang terlibat dalam kasus MOBNAS tersebut adalah Drs.Rahman Djalili, MM yang sekarang menjabat Walikota Prabumulih.