Fit and Profer Test Calon Anggota KPU

Prabumulih – Tahapan Fit abd Profer Test (Test kelayakan dan kepatutan) bagi 30 calon anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dari tiga kabupaten / Kota (Prabumulih, Ogan Ilir dan Ogan Komering Ilir ) Sabtu (15/11/08) di eks gedung PPKR, Km6, Prabumulih benar-benar ketat.
Proses test yang Alot, membuat peserta kelihatan bertambah gugup. Bukan hanya Itu, kegugupan itu memuncak saat mereka harus berhadapan denga tiga anggota KPU Provinsi Sumsel (Alafiantoni, Mismiwati SE MP dan Helmi Ibrahim SH MHum), selaku tim penguji.
Ada saja baju yang dikenakan peserta tampak basah oleh keringat. Entah oleh gugup atau ruangan yang panas, tapi tak sedikit juga yang tidak bisa berkata-kata ketika harus menjawab pertanyaan yang dilontarkan oleh tim seleksi. Banyak para peserta yang terbatah-batah mirip anak kecil yang baru belajar bicara. Menurut Alfiantoni, hasil test dari ke 30 peserta akan diumumkan 19 November 2008, melalui rapat pleno KPU Provinsi sumsel. ”Hasilnya ditentukan dalam rapat pleno di Provinsi nanti, rencananya hasil akan disampaikan pada 19 November mendatang,”
Kata Alfiantoni, para peserta test calon Anggota KPU tidak perlu khawatir tentang adanya dugaan rekayasa, atau praktik KKN. Kata dia hasil yang nantinya dikeluarkan adalah murni berdasarkan penilaian secara objektif. Alfiantoni didampingi beberapa rekanya dalam melakukan test. Dijelaskannya, hasil test kelayakan dan kepatutan yang dilakukan sabtu lalu direkam dan nantinya akan didengarkan lagi oleh seluruh KPU Sumsel yang berjumlah 5 Orang.
Sementara itu, ketua tim seleksi anggota KPU Prabumulih, Helmiman yang diwawancarai terpisah oleh koran ini menjelaskan, sebetulnya 10 peserta yang mengikuti test terakhir sabtu lalu, tidak ada lagi istilah lulus atau tidak lulus.
Kata dia, ke 10 peserte yang mengikuti test terakhir pekan lalu sebetulnya sudah dinyatakan lulus sebagai anggota KPU. Cuma kata dia, karena anggota KPU layaknya hanya diisi oleh 5 orang, maka perlu dicari 5 orang terbaik dari 10 orang yang tersisa.
”Semuanya sudah lulus. Tapi yang dicari Cuma siapa 5 orang yang akan duduk sebagai anggota KPU. Sementara 5 orang lainya akan berstatus sebagai cadangan. Jadi jika nanti ada dari 5 orang yang duduk di KPU menyatakan mengundurkan diri atau mungkin berhalangan melaksankan tugas seperti meninggal dunia atau mengalami cacat seumur hidup, penggantinya adalah 5 orang yang masuk cadangan tadi,” Jelasnya.

Dikutip dari Prabumulih Pos
Tanggal 17 November 2008

DB Rambang

JK Akui Kesalahan, Wiranto Memaafkan

Jakarta, Media Centre – Pertemuan antara Ketua Umum Partai Hati Nurani Rakyat H. Wiranto SH dengan Ketua Umum Partai Golkar Jusuf Kalla dalam acara makan malam di Hotel Borobudur, Selasa (11/11) malam berujung damai. Pertemuan makan malam tersebut mengakhiri konflik yang terjadi sebelumnya antara kedua tokoh partai politik itu. JK telah mengakui semua kesalahannya dan Wiranto bersedia memaafkan. Perdamaian antara JK dan Wiranto menjadi salah satu menu tulisan utama sejumlah media ibukota terbitan Jum’at (14/11).
Dalam pertemuan makan malam yang berlangsung selama dua jam tersebut, JK meminta maaf kepada Wiranto atas ucapan-ucapannya. JK mengakui mengucapkan “penumpang gelap” dalam Rakernas IV Partai Golkar (20 Oktober 2008) di Jakarta, tapi yang dimaksudkannya bukan Wiranto. JK mengakui bahwa Wiranto adalah kader Golkar, bahkan Pembina Golkar pada jalur A, sehingga “penumpang gelap” tersebut bukan ditujukan kepada Wiranto.
Wiranto menjelaskan bahwa JK berjanji akan mengecek melalui rekaman yang terkait dengan ucapannya yang menyebutkan Wiranto keluar dari Golkar tanpa permisi. Kalau memang ada terungkap dalam rekaman, maka JK akan kembali meminta maaf kepada Wiranto. “Karena Kalla sudah minta maaf dan saya sudah menerima itu akhirnya saya tidak lanjutkan somasi ke proses hukum, baik secara perdata maupun pidana dan memang tujuan saya tidak ke sana,” kata Wiranto. Tujuan Wiranto mensomasi JK adalah untuk mencari kebenaran.* (AJ)

Wiranto Ingin Cari Kebenaran

Jakarta, Media Centre – Ketua Umum Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) H Wiranto SH menegaskan bahwa somasi yang diajukan kepada Ketua Umum Partai Golkar Jusuf Kalla merupakan upaya untuk mencari kebenaran. “Saya mencari kebenaran, bukan emosional. Kalau kebenaran belum terwujud akan terus saya kejar,” kata Wiranto, dalam konferensi pers di Kantor DPP Partai Hanura, Selasa (11/11). Dalam acara tersebut, Wiranto didampingi Teguh Samudra sebagai ketua Tim Pengacara Wiranto, sekjen Partai Hanura Yus Usman Sumanegara dan juru bicara R. Yogi Soehandoyo.Wiranto menjelaskan bahwa dirinya bukan penumpang gelap dalam konvensi Partai Golkar tahun 2004. Pada waktu mengikuti konvensi Partai Golkar, Wiranto tercatat sebagai Pembina Partai Golkar dari jalur A (ABRI). Pada waktu itu di tubuh Partai Golkar memang ada tiga jalur, yaitu jalur A (ABRI), jalur B (Birokrasi) dan jalur G (Golongan). “Pada waktu itu saya memenangkan konvensi untuk maju sebagai Calon Presiden dari Partai Golkar pada pemilu 2004,” kata Wiranto.Konvensi Partai Golkar pada 2004 dibuka kesempatan untuk siapa saja asal dapat memenuhi persyaratan yang ditetapkan, baik dari dalam Partai Golkar sendiri maupun dari luar. Semua peserta konvensi tercatat dengan jelas asal usulnya sehingga semuanya transparan. Menurut Wiranto, dalam konvensi Partai Golkar 2004 tidak ada penumpang gelap karena semuanya transparan. “Peserta konvensi adalah penumpang yang benderang,” tambah Wiranto.Satu hal lagi yang ingin diluruskan Wiranto terkait dengan ucapan Ketua Umum Partai Golkar Jusuf Kalla yang mengatakan bahwa Wiranto setelah kalah dalam Pilpres 2004 kemudian keluar dari Partai Golkar tanpa permisi. Wiranto menjelaskan bahwa dirinya keluar dari Partai Golkar dengan surat resmi. “Saya keluar dari Golkar dengan surat resmi, secara santun, sopan dan elegan,” kata Wiranto. Bahkan, satu hari kemudian surat pengunduran diri Wiranto dibalas oleh Ketua Umum Partai Golkar Jusuf Kalla yang menyetujui pengunduran diri Wiranto dari Partai Golkar. Dengan demikian, pernyataan Jusuf Kalla bertentangan dengan fakta.Sebelumya, Tim Hukum Wiranto yang dipimpin Teguh Samudra pada Rabu (5/11) telah melayangkan somasi kepada Ketua Umum Golkar Jusuf Kalla. Somasi dilayangkan karena Wiranto merasa nama baiknya dicemarkan oleh Jusuf Kalla pada saat berpidato dalam Rapimnas IV Partai Golkar pada 20 Oktober lalu. Dalam pidatonya, sebagaimana dikutip sejumlah harian nasional Jusuf Kalla menyindir Wiranto sebagai penumpang gelap dalam konvensi Partai Golkar 2004 dan langsung keluar dari Partai Golkar tanpa permisi setelah kalah dalam Pilpres 2004.* (AJ)

Wiranto Inginkan JK Luruskan Fakta

Jakarta, Media Center - Ketua Umum Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) H Wiranto SH menegaskan bahwa somasi yang diajukannya kepada Ketua Umum Partai Golkar Jusuf Kalla adalah menyangkut tidak diakuinya surat resmi pengunduran dirinya dari partai berlambang beringin, bukan tentang penyataan Kalla mengenai penumpang gelap dalam konvensi Partai Golkar.''Inti somasi saya bukan soal penumpang gelap pada konvensi Partai Golkar (PG). Tetapi, titik beratnya pada pernyataan JK (Kalla) di Rapim PG bahwa Wiranto setelah kalah pilpres, tanpa permisi, keluar dari Golkar membuat partai sendiri. Sedangkan Prabowo masih lebih baik, mau keluar masih kirim surat,'' kata Wiranto kepada Jawa Pos, Minggu (9/11).Wiranto menegaskan, dirinya mundur dari Partai Golkar dengan cara yang sangat santun. ''Saya bikin surat resmi. Malah, saya sudah terima surat balasan yang ditandatangani JK sendiri. Kok sekarang malah dianggap tidak ada,'' tegas Wiranto.Wiranto menilai, Kalla sebagai Ketua Umum Partai Golkar sudah bersikap tidak jujur dan tidak konsisten. Kalla telah membangun opini negatif seakan-akan dirinya tidak punya etika politik dan emosional pasca kekalahannya di Pilpres 2004.Melalui somasi tersebut, Wiranto menginginkan Jusuf Kalla meluruskan fakta sesuai dengan apa yang sebenarnya terjadi. “Dengan begitu, semua paham yang diucapkan JK itu salah. Kalau itu dilakukan, saya akan memaafkan beliau. Untuk apa dendam, saya hanya mencari kebenaran,'' jawabnya.Wiranto berharap, para politikus lain juga lebih berhati-hati dalam membuat pernyataan. ''Apalagi bagi pejabat yang tengah mengelola negara,'' katanya.Tim hukum Wiranto pada Rabu (5/11) melayangkan somasi kepada Ketua Umum Golkar Jusuf Kalla. Somasi dilayangkan karena Wiranto merasa nama baiknya dicemarkan oleh Jusuf Kalla pada saat berpidato dalam Rapimnas IV Partai Golkar pada 20 Oktober lalu. Dalam pidatonya, Jusuf Kalla sebagaimana dikutip sejumlah harian nasional Jusuf Kalla menyindir Wiranto sebagai penumpang gelap dan langsung keluar dari Partai Golkar tanpa permisi setelah Pilpres 2004.Padahal berdasarkan fakta yang dimuat sebuah harian nasional terbitan 23 Desember 2006, secara tegas menyatakan Wiranto sudah mengajukan surat permintaan berhenti dari Partai Golkar. “Dengan memperbandingkan kedua pernyataan tersebut, maka pernyataan Jusuf Kalla pada saat rapimnas sangat bertolak belakang dan tidak seusai dengan keadaan sebenarnya," kata kata tim hukum Wiranto, Teguh Samudra.Jusuf Kalla sendiri pada Jumat (7/11) mengaku tidak pernah menyebut nama Wiranto sebagai "penumpang gelap" dalam konvensi calon presiden partai Golkar pada 2004 lalu. Tim hukum Wiranto berharap agar Kalla mengklarifikasi ucapannya sebelum batas waktu delapan hari terhitung sejak Kamis lalu (6/11) terlampaui.

Jalan Jenderal Sudirman masih dihiasi ATRIBUT PARTAI

Panwaslu: Akan kita Copot Paksa

PRABUMULIH, Surat himbauan Kesbang Linmas yang diikuti peringatan keras oleh panitia pengawas pemilu (Panwaslu) kota Prabumulih tentang larangan pemasangan Atribut Kampanye di Jalan Jenderal Sudriman nampak masih dianggap sepele oleh sejumlah partai politik.
Buktinya, dibeberapa titik di jalan Jenderal Sudirman masih didapati atribut parpol seperti bendera, spanduk dan atribut kampanye lainnya. Atribut seperti umbul-umbul terpasang di median jalan dengan menggunakanalat Bantu berupa tiang bambu.
Kepala Kesbang Linmas, M Kowi Ssos mengatakan pihaknya sudah mengeluarkan dan mengedarkan surat himbauan kepada parpol untuk tidak memasang atribut kampanye di jalan Jenderal Sudirman sudah sejak sekitar satu bulan silam.
Diperjelas oleh kowi, larangan pemasangan atribut kampanye di jala Jenderal Sudirman tersebut sebetulnya sudah dibuat pengecualian. Kata dia, larangan tersebut hanya diperuntukan untuk pemasangan atribut kampanye di tengah media jalan saja apalagi dengan menggunakan bambu, tapi kalau dipinggir jalan tidak apa-apa, jelas Kowi.
Terpisah, juru bicara Panwaslu kota Prabumulih, Judi Ardianto SH mengatakan, pihaknya akan segera melakukan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Prabumulih untuk memeinta alamat Parpol di Kota Prabumulih. ”Kita akan koordinasi dengan KPU, kita kesulitan mencari alamat parpol terangnya.:
Jika nantinya kata Judi, masih ada parpol yang tidak mencopot atribut kampanye yang sudah dipasang di Jalan Jenderal sudirman, atau parahnya lagi memasang atribut kampanye baru, Panwaslu mengaku tidak akan kompromi dan akan melakukan pencopotan paksa. Menuurut Judi Panwaslu juga sudah berkoordinasi dengan SatPol PP Kota Prabumulih, soal rencana pencopotan paksa atribut kampanye di jalan Jenderal Sudirman.
Dijelaskan olej Judi pemasangan Atribut Kampanye di Jalan Jenderal Sudirman dinilai melanggar Undang-undang No.10/2008, yang menyebutkan pemasangan atribut kampanye haruslah berkoordinasi dengan pemerintah kota dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan dan keindahan kota ayau sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Atribut kampanye juga dilarang dipasang ditempat-tempat milik perseorangan, atau badan swasta tanpa izin pemilik.

Dikutip dari Prabumulih Pos
Tanggal 10 November 2008-11-10
By: DB Rambang

DAFTAR CALON TETAP (DCT) ANGGOTA DPRD KOTA PRABUMULIH PEMILU 2009

PAC PARTAI HANURA PRABUMULIH BARAT LANTIK PENGURUS RANTING DAN ANAK RANTING

COMUNITAS ANAK MUDA PRABUMULIH - CAMP

Hanura Harus Tampil Beda

Jakarta, Media Centre – Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) memiliki banyak kader terpilih yang sudah terbiasa menggunakan hati nuraninya untuk melaksanakan misi kerakyatan. Melalui gerakan yang mereka lakukan membuat Hanura sebagai partai baru mulai diperhitungkan dalam kancah politik di Indonesia. Hal tersebut disampaikan Katua Umum Partai Hanura, Wiranto, SH dalam wawancara dengan TPI di Kantor DPP Hanura, Jakarta, Rabu (29/10).
Menurut Wiranto, dalam pemilihan umum (Pemilu) 2009, Partai Hanura mentargetkan dapat masuk 5 besar. “Kiatnya, Hanura harus tampil beda,” kata Wiranto. Sesuai dengan nama partai, kader Hanura berusaha memahami betul apa yang diharapkan rakyat. “Dari sana ada acuannya, para kader Hanura jangan berjanji kepada rakyat yang tidak mungkin dapat ditepatinya,” jelas Wiranto.
Wiranto mengingatkan kepada seluruh kader Hanura agar selalu melakukan kegiatan berbagi dan aksi sebagai kebiasaan perilaku dalam kehidupan. Kader Hanura dapat melakukan kegiatan berbagi apa pun, berbagi perhatian, berbagi harta, berbagi kemampuan dan berbagi apa pun yang dipunyainya.
Perilaku berbagi dalam kehidupan sesuai dengan nama partai, yaitu Hanura. Menurut Wiranto, para kader Hanura itu hatinya tidak tega menyaksikan penderitaan rakyat, nuraninya bersumpah untuk membela kepentingan rakyat, dan rasa tanggung jawabnya terpanggil untuk berbuat bagi rakyat. “Diharapkan para kader Hanura mampu mengaplikasikan hal tersebut dan mereka benar-benar peduli terhadap rakyat,” kata Wiranto.
Menurut Wiranto, perlu adanya desain baru dalam berpolitik, yaitu keberanian untuk menggunakan hati nurani. Selain itu, para pemimpin juga perlu memiliki paradigma baru, yaitu menjalankan kepemimpinan yang berorientasi kerakyatan. Melalui desain dan paradigm baru tersebut, Hanura mengajak berbagai elemen masyarakat untuk bergabung dan ternyata banyak tokoh masyarakat yang kemudian bergabung dengan Hanura. Wiranto menambahkan, banyak tokoh militer, tokoh politik, tokoh agama, tokoh budaya dan lain-lain yang bergabung dengan Hanura. “Mereka bergabung dengan Hanura karena ingin berpolitik dengan hati nurani,” kata Wiranto.
Para tokoh nasional yang bergabung dengan Hanura melihat banyak persoalan bangsa yang sulit diatasi kecuali dengan menggunakan hati nurani. Sementara itu, masalah yang terjadi pada tataran para pemimpin terutama menyangkut masalah kejujuran dan keberanian. “Para pemimpin yang kita harapkan adalah pemimpin yang mampu mengedepankan hati nurani,” kata Wiranto.* (AJ)

Biarkan Rakyat yang Memilih

Jakarta, Media Centre – Rancangan Undang-Undang Pemilihan Presiden (RUU Pilpres) akan memasung hak rakyat jika meloloskan keinginan partai besar tentang ketentuan suara 25 hingga 30 persen bagi partai yang akan mencalonkan presiden. Menurut Ketua Umum Partai Hanura, H. Wiranto, SH, hak rakyat dalam berdemokrasi harus dilindungi bukan dipasung dengan peraturan perundang-undangan, termasuk RUU Pilpres. Hal tersebut disampaikan Wiranto dalam acara Peringatan Sumpah Pemuda di Universitas Tunas Pembangunan di Solo, Selasa (28/10).
Wiranto kepada wartawan mengatakan, dengan meninggikan persyaratan perolehan suara seperti yang diinginkan partai-partai besar, hal itu sama saja mengurangi hak rakyat. Menurut Wiranto, biarkan rakyat yang akan memilih pemimpinnya secara bebas tidak harus dibatasi ketentuan perolehan suara 25 sampai 30 persen dari Pemilu Legislatif baru boleh mencalonkan Presiden.
Jika dalam Pilpres dibatasi oleh ketentuan yang dihasilkan oleh partai besar maka dapat dipastikan bahwa nama-nama calon Presiden dan Wakil Presiden hanya akan didominasi orang-orang lama. Menurut Wiranto, hal tersebut bukan sesuatu yang kondusif dalam alam demokrasi, sebab semakin banyak calon Presiden semakin baik asal sistem dibuat lebih elegan dan bermartabat sehingga rakyat tidak binggung dalam memilih.* (AJ)

H. Rozak Ibrahim Tinggalkan PKS Karena Hati Nurani

Prabumulih, LMA Center - Dalam perjalanananya berpolitik H.M. Rozak Ibrahim sudah cukup dikenal masyarakat Kota Prabumulih, hal ini juga dikarenakan Pak Haji Rozak sapaan akrap Penasehat Partai Hati Nurani Rakyat yang baru dikukuhkan Oleh Ahyar Ketua DPC Partai Hanura Kota Prabumulih , Minggu (10/6/ 2008). H.M. Rozak Ibrahim. D yang sebelumnya adalah Dewan Penasehat Partai Keadilan Sejahtera untuk Wilayah Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih sekarang menjabat sebagai Ketua Dewan Penasehat Partai Hati Nurani Rakyat PAC Prabumulih Barat yang baru dibentu beberapa bulan yang lalu, menurut Ahyar hengkangnya Pak Haji Rozak Ke HANURA bukan karena ketidak keberhasilan Pak Haji dalam mengemban tugas yang diberikan Partai Keadilan Sejahtera tapi karena keinginannya untuk mengabdikan diri kepada masyarakat mungkin dapat ditempuhnya melalui Partai HANURA.
Pak Haji Rozak mengatakan keputusannya masuk Partai Hanura karena sudah menjadi pilihan hati nuraninya. "Kalau hati nurani sudah bicara, tidak ada yang bisa menahan," lanjut Caleg Nomor 1 dari Dapil Prabumulih Barat dan RKT ini.H.M. Rozak Ibrahim dengan optimis mengatakan, Hanura PAC Barat menargetkan 2 Kursi di Legeslatif nanti untuk Dapil Prabumulih Barat dan RKT, beliau juga optimis kalau Hanura Kota Prabumulih dapat menempatkan 3 orang kadernya digedung DPR jalan Jendral Sudirman nanti untuk mengemban keinginan hati nurani masyarakat. "Jujur saja, selama ini, kader melihat figur pemimpin partai," ujarnya singkat dan mengatakan masyarakat Prabumulih akan memilih pigur yang dicalonkan oleh Partai tersebut bukan Partainya. * (Dbr

Wiranto Siap Hadapi Pansus Orang Hilang

Jakarta, Media Centre – Ketua Umum Partai Hanura Wiranto, SH menyatakan siap memenuhi panggilan Panitia Khusus (Pansus) DPR untuk Orang Hilang dan akan memberikan penjelasan yang diperlukan. Hal tersebut disampaikan Wiranto, di sela-sela kesibukannya di Yogyakarta, Sabtu (25/10).
Wiranto mengaku tidak perlu takut memenuhi panggilan Pansus DPR untuk Orang Hilang. "Kenapa harus takut? Sekarang ini pun kalau saya dipanggil, saya akan datang," kata Wiranto usai menghadiri pengukuhan doktor mantan anggota Komnas HAM Bambang W Suharto di Sekolah Pasca Sarjana Universitas Gadjah Mada (UGM).
Menurut Wiranto, sebenarnya kasus hilangnya aktivis menjelang reformasi 1998 sudah selesai dan tidak ada lagi yang perlu dipermasalahkan. Ia juga menyayangkan selama ini DPR lebih banyak menghabiskan energi untuk mengurus masalah yang sudah selesai dan tidak subtansial.
Wiranto mengemukakan, setiap akan berlangsung perhelatan politik seperti Pemilu, selalu muncul usaha membongkar aib dan memfitnah pihak tertentu. Padahal, hal itu dinilai hanya menghabiskan energi dan tidak menyelesaikan permasalahan bangsa. Untuk itu, Wiranto berharap masyarakat khususnya DPR tidak terjebak pada kepentingan sesaat terkait pembentukan pansus orang hilang tersebut.
"Capek lah bongkar-bongkar, fitnah-fitnah yang menghabiskan energi. Kita itu tengah menghadapi permasalahan global yang harus segera dituntaskan. Ini tugas kita untuk menyelesaikannya," kata Wiranto di hadapan sejumlah media massa.
Sebelumnya, mantan Ketua MPR Amien Rais menilai ada agenda politik tertentu di balik pemunculan kembali Pansus DPR untuk Orang Hilang. Pasalnya, pansus yang dahulu seperti sudah pingsan, tiba-tiba bangkit lagi menjelang pemilu.
Sementara itu, mantan Komandan Jenderal (Danjen) Kopassus Jenderal TNI (Purn) Agum Gumelar tidak setuju Pansus DPR untuk Orang Hilang memanggil Wiranto dan SBY. Pasalnya, mereka dinilai tidak terlibat peristiwa ini. "Saya melihat Pak Wiranto dan SBY adalah orang yang dalam masalah penculikan itu tidak terlibat, kok malah dipanggil," ujar Agum usai menghadiri Diskusi Nasionalisme vs Kedaerahan di Hotel Sultan Jakarta, Minggu (26/10).
Agum Gumelar menambahkan, Wiranto yang kala itu menjabat sebagai Panglima TNI telah membetuk tim bernama Dewan Kehormatan Perwira (DKP) yang terdiri para petinggi TNI dari berbagai angkatan yang diketuai oleh Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Subagyo HS serta beberapa anggota dari elemen TNI yang tergabung seperti Kasospol SBY dan Gubernur Lemhannas. "Tim DKP yang memeriksa kasus penculikan ini, jadi Pak SBY tidak perlu diperiksa karena dia tidak terlibat, otomatis dia tidak perlu dipanggil," kata Agum Gumelar.* (AJ)

Wiranto Bukan Penumpang Gelap

Jakarta, Media Centre – Mantan Panglima ABRI Jendral TNI (Purn) Wiranto, yang kini Ketua Umum DPP Partai Hanura ternyata bukan penumpang gelap sebagaimana yang disebutkan Ketua Umum Golkar Jusuf Kalla. Hasil penelusuran dokumen Institute for Democracy of Indonesia, Kamis (23/10), Wiranto sebelum mendirikan Partai Hanura adalah kader Golkar yang kemudian mengundurkan diri melalui surat resmi yang diterima Jusuf Kalla.
Sejumlah media cetak edisi 23 Desember 2006 mengutip pernyataan Jusuf Kalla yang menyebutkan Wiranto secara resmi keluar dari Golkar. Koran Kompas (23/12/06) menyebutkan surat permintaan berhenti dari Partai Golkar disampaikan Wiranto kepada Jusuf Kalla, dan telah disetujui pada Jum’at (22/12) pagi. “Pak Wiranto mengajukan surat permintaan berhenti dari Partai Golkar. Pak Wiranto adalah calon presiden yang diusung Partai Golkar dalam pemilihan umum 2004. Permintaan berhenti disetujui karena tidak mungkin berada di dua partai politik,” ujar Jusuf Kalla dalam jumpa pers seusai sholat Jum’at (22/12/06) di Istana Wapres.
Indo Pos edisi 23 Desember 2006 mengutip pernyataan Jusuf Kalla yang menyatakan bahwa surat pengunduran diri Wiranto dari Partai Golkar sudah diterima sejak Kamis (21/12/06), saat Partai Hanura dideklarasikan. Sebelum mengundurkan diri, status Wiranto adalah sebagai salah seorang penasehat Partai Golkar. Pada terbitan hari yang sama sejumlah Koran seperti Koran Tempo, Media Indonesia, dan Republika selain membahas pengunduran diri Wiranto dari Partai Golkar juga mengutip Jusuf Kalla yang mengucapkan selamat datang kepada Wiranto dalam dunia politik.
Sejumlah dokumen pemberitaan media cetak tersebut membuktikan bahwa Wiranto bukanlah penumpang gelap di Partai Golkar sebagaimana disebutkan Jusuf Kalla. Juru bicara DPP Partai HANURA R. Yogi Soehandoyo menilai pernyataan Ketua DPP Partai Golkar Yusuf Kalla sebagai suatu kelalaian – lupa, sehingga keluar pernyataan ‘asbun’ asal bunyi. “Sebagai pemimpin partai yang terbesar, seharusnya beliau memberikan keteladanan sebagai pemimpin yang bermartabat dan bersahabat,” ujarnya.
Sebagaimana ditulis sejumlah media cetak, Ketua Umum DPP Partai Golkar Jusuf Kalla tidak ingin Golkar disusupi oleh penumpang gelap, seperti pengalaman tahun 2004 di Konvensi Partai Golkar. “Kita tidak akan pilih lagi ‘penumpang gelap’ seperti dulu,” kata Jusuf Kalla, usai memotong tumpeng di kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Senin (20/10/08).
Sebelumnya pada Rapimnas IV Jusuf Kalla juga menyitir yang dimaksudkan penumpang gelap adalah Wiranto. Pada Pilpres 2004 Wiranto menjadi calon dari Partai Golkar setelah memenangi konvensi. “Wiranto belum apa-apa sudah keluar, melawan kita (dirikan Hanura), tanpa (bicara) apa-apa. Kalau Prabowo masih sopan, sampaikan surat. Kalau kader asli tidak begitu,” kata Jusuf Kalla saat itu.
Dengan pernyataan yang tendensius itu, Soehandoyo justru bertanya siapa yang menjadi penumpang gelap dan membelot? Pasalnya ketika konvensi Golkar telah memilih pasangan Wiranto dan Solahudin Wahid sebagai pasangan Capres-Wapres, malah beliau (Jusuf Kalla) menjadi Cawapres-nya SBY. “Seperti kacang lupa kulitnya,” ujar Soehandoyo.* (AJ, AS)

Wiranto Peringkat Ketiga Capres 2009

Jakarta, Media Centre – Hasil survei tarakhir yang dilakukan Lembaga Survei Indonesia (LSI) menempatkan Ketua Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), H. Wiranto, SH di urutan ketiga setelah Susilo Bambang Yudhoyono dan Megawati Soekarnoputri. Survei diadakan pada 8-20 September 2008 terhadap 1.239 responden WNI yang berumur 17 tahun ke atas yang memiliki hak pilih dalam pemilu. Hal tersebut disampaikan oleh Direktur LSI Syaiful Mujani di Jakarta, Minggu (19/10).
Hasil survei menyebutkan SBY memperoleh 32 persen pilihan responden, Megawati 24 persen, Wiranto 6 persen, Prabowo 5 persen dan Sri Sultan HB X 4 persen. Survei dilakukan dari total 28 nama yang disodorkan dalam pertanyaan semi terbuka terhadap responden.
Wiranto yang belum menyatakan secara resmi sebagai calon presiden dalam pemilu 2009 mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mensejajarkan dirinya dengan calon presiden yang lain. Bahkan, dalam sejumlah pooling menempatkan Wiranto pada posisi yang cukup terhormat dan diperhitungkan.
Dalam beberapa kesempatan, Wiranto mengaku ingin membesarkan Partai Hanura terlebih dahulu dan merasa optimis partainya dapat mencapai peringkat lima besar dalam perolehan suara pemilu 2009. Hal tersebut didasarkan pada berbagai survei dan kemajuan faktual di lapangan yang menunjukkan Hanura menekankan pada aksi, bukan sekadar berjanji. Menurut Wiranto, Partai Hanura tidak akan berjanji apa-apa tetapi akan terus berbakti dan aksi sehingga masyarakat tahu Hanura benar-benar memahami hati nurani rakyat.* (AJ)

Wiranto Mengantar dan Mengawal Proses Reformasi

Jakarta, Media Centre – Mantan Panglima ABRI Jendral TNI (Purn) Wiranto, yang kini Ketua Umum Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) adalah salah seorang tokoh yang ikut berperan dalam mengantar dan mengawal proses reformasi di Indonesia. Hal tersebut disampaikan juru bicara Partai Hanura R. Yogi Soehandoyo, Jum’at (17/10), menanggapi adanya rencana Panitia Khusus (Pansus) Penghilangan Paksa Sejumlah Aktivis 1998 DPR-RI, yang akan memanggil sejumlah pihak untuk mengungkap kasus tersebut.
Menurut Ketua Pansus Orang Hilang Effendi Simbolon, pihaknya sedang menyiapkan jadwal untuk menghadirkan nama pihak yang patut diduga terkait dengan 13 korban yang tidak kembali. “Sesuai laporan Komnas HAM menyebut nama Wiranto dan Prabowo,” kata Effendi Simbolong dalam diskusi politik: “Tinjauan Geopolitik Nasional Dikaitkan Situasi Ekonomi Indonesia” di Gedung DPR-RI, Jakarta, Jum’at (17/10).
Effendi Simbolon membatah pembentukan Pansus ini bertendensi politik terkait Pemilu 2009. Dia juga menepis Pansus ini akan menjadi alat untuk melakukan balas dendam. Namun, menurut Soehandoyo, rencana pemanggilan oleh Pansus ini tercium berbau politik terkait dengan Pemilu 2009. Apalagi yang akan dipanggil adalah tokoh yang memiliki potensi besar untuk memenangkan Pemilihan Presiden 2009.
Soehandoyo menambahkan, Jendral TNI (Purn) Wiranto tidak ada sangkutpautnya dalam keterlibatannya dengan penghilangan 13 aktivis demokrasi tahun 1998, pernyataan itu bernuansa ‘black campagne’. “Jenderal Wiranto adalah tokoh yang telah teruji dan telah lolos menjadi calon presiden dalam Pemilu 2004,” kata Soehandoyo.* (AJ, AS)

HANURA Inginkan Calon Berkualitas

Jakarta, Media Centre – Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) menginginkan calon legislatif (caleg) yang didaftarkan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) benar-benar berkualitas dan tidak bermasalah. Hal tersebut disampaikan Ketua DPP Partai Hanura, Fuad Bawazier dalam perbincangan di salah satu stasiun televisi, Rabu (15/10) pagi.
Menurut Fuad Bawazier, Partai Hanura sangat berterima kasih kepada masyarakat yang memberikan masukan dan koreksi terhadap kemungkinan adanya pelanggaran yang dilakukan caleg dari Partai Hanura. “Kami sangat berterima kasih atas masukan dari masyarakat karena hal tersebut akan membantu kami untuk menghasilkan caleg yang berkualitas dan tidak bermasalah,” kata Fuad Bawazier.
Hal tersebut disampaikan dalam rangka menanggapi adanya laporan dari Jaringan Pendidikan Pemilih Untuk Rakyat (JPPR) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Berdasarkan laporan tersebut terdapat 44 caleg dalam Daftar Calon Sementera (DCS) yang diindikasikan bermasalah. Menurut Wirdyaningsih dari Bawaslu, caleg bermasalah tersebut antara lain terkait dengan ijazah palsu, pernah melakukan korupsi atau sedang dalam perkara pidana, tersangkut masalah narkoba dan masalah pelecehan seksual, masih menjadi PNS dan terdaftar sebagai caleg ganda di dua partai atau lebih.
Partai yang diduga memiliki caleg bermasalah antara lain PDS, PPP, PPI, PRN, PAN, PDP, Partai Demokrat, PDIP, Golkar, PNI Marhaenis dan Hanura. Caleg dari Partai Hanura yang diduga bermasalah ada 6 orang, mereka antara lain terkait dengan ijazah palsu, masih PNS, pencalonan ganda dan tersangkut korupsi anggaran APBD.
Menanggapi adanya caleg bermasalah tersebut, Fuad Bawazier mengaku Partai Hanura telah melakukan seleksi yang ketat terhadap caleg. “Partai Hanura adalah partai baru sehingga tidak semua masalah yang dihadapi para calegnya dapat terungkap semuanya. Namun, kalau dari 640 calegnya ada 6 caleg yang diduga bermasalah hal itu persentasenya tidak terlalu besar,” kata Fuad Bawazier.
Para caleg Partai Hanura yang diduga bermasalah tersebut setelah dipanggil oleh Pengurus DPP Hanura akan terungkap duduk permasalahan yang sebenarnya. Menurut Fuad Bawazier, dua caleg Hanura yang diduga masih PNS ternyata mereka telah mengajukan pengunduran diri sebagai PNS dan hal itu dibuktikan dengan tanda terima pengajuan pengunduran dirinya. Sedangkan caleg yang diduga berijazah palsu ternyata yang bersangkutan pernah kehilangan dokumen termasuk ijazah aslinya namun dia memiliki surat keterangan yang dapat dijadikan sebagai pengganti ijazah yang hilang tersebut.
Menurut Fuad Bawazier, Partai Hanura akan memberikan jawaban klarifikasi kepada KPU dilengkapi dokumen yang mendukungnya. “Setelah itu pihak KPU dipersilahkan memberikan keputusan,” kata Fuad Bawazier.* (AJ)

Loyal Voters dan Door to Door

Jakarta, Media Centre – Jajaran pengurus Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) merasa yakin dapat meraih sedikitnya 15 persen suara atau berada pada peringkat lima dalam pemilu 2009. Untuk meraih target perolehan suara yang cukup besar bagi partai baru yang belum genap berumur dua tahun memang bukan pekerjaan mudah. Namun, karena Partai Hanura membidik loyal voters, yang memilih Jendral TNI (Purn) Wiranto dalam pilpres 2004 lalu, maka perolehan 15 persen suara bukan tidak mungkin dapat terwujud. Hal tersebut disampaikan Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Hanura, Fachrur Razi, di Jakarta, beberapa waktu lalu.
Selain membidik loyal voters, Partai Hanura juga mengandalkan struktur partai sebagai mesin kampanye raksasa. Menurut Fachrur Razi, pada bulan Nopember 2008 DPP Partai Hanura akan mengirim 650 juru kampanye ke daerah-daerah untuk membuat pelatihan secara bertingkat hingga ke bawah. “Partai Hanura mengandalkan kampanye door to door,” kata Fachrus Razi.
Partai Hanura menyusun struktur kepengurusan partai sampai ke tingkat bawah agar strategi kampanye door to door atau dari pintu ke pintu dapat berjalan efektif. Ujung tombak strategi kampanye ini berada di tingkat rukun tetangga (RT), yang diberi nama Kelompok Penggerak Anggota. Mereka inilah yang bertugas menggalang dukungan arus bawah. Menurut Sekjen Partai Hanura, Yus Usman Sumanegara, Partai Hanura sudah mempunyai pengurus partai di 33 provinsi, 472 kabupaten dan kota, serta 420 kecamatan. Partai Hanura juga akan segera merampungkan pembentukan hingga di tingkat RT.
Selain itu, Partai Hanura juga mendapat dukungan dari organisasi sayap yang berperan membesarkan dan menunjang partai, seperti Perempuan Hanura, Perempuan Hanura, Gerakan Muda Hanura, Perkumpulan Artis Hanura, Tim Advokat Indonesia, Balai Hanura dan lain-lain. Mereka bergerak sesuai dengan kemampuan masing-masing untuk membantu mengatasi masalah yang dihadapi masyarakat.* (AJ)

KAMI TAK INGIN DIPIMPIN OLEH KORUPTOR

Isu anti-korupsi bukan hanya marak di aras nasional. Di kota kecil macam Prabumulih kesadaran masyarakat pada gerakan anti-korupsi juga bertumbuh. Salah satu organisasi yang terbilang serius menyerukan gerakan anti-korupsi adalah Lembaga Masyarakat Adat (LMA).

Lembaga ini bertumbuh di dusun Prabumulih dan beberapa dusun lain yang menjadi cikal bakal kota nanas ini. Salah satu buah perjuangan LMA adalaha keberhasilan menggiring terlaksananya proses hukum atas dugaan korupsi di proyek pembangunan gedung perkantoran di desa Sindur kecamatan Cambai dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD).
Pembangunan Perkantoran di desa Sindur kecamatan Cambai menyeret Sulaiman Kobil dan Drs. Rahman Djalili, MM sebagai terdakwa.

Selain kasus Korupsi Pembangunan Perkantoran di Cambai ada bebrapa kasus dugaan korupsi lainnya termasuk juga dugaan korupsi pembelian MOBNAS yang sekarang dalam proses peradilan, LMA mempunyai bukti kuat bahwa yang terlibat dalam kasus MOBNAS tersebut adalah Drs.Rahman Djalili, MM yang sekarang menjabat Walikota Prabumulih.